KETUA UMUM SEMMI CABANG BIMA MENGECAM KERAS TINDAKAN KAPOLRES KABUPATEN BIMA YANG MENAHAN SEJUMLAH MAHASISWA YANG TERGABUNG DALAM ALIANSI CIPAYUNG BIMA

PERNYATAAN SIKAP
Ketua Umum SEMMI Cabang Bima
Terkait Penahanan Aktivis Mahasiswa dalam Aksi Cipayung Plus Mengenai Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa

Bima, 29 Mei 2025
Saya, Hairul, yang akrab disapa Bung Irul, selaku Ketua Umum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Bima, dengan ini menyampaikan pernyataan sikap resmi atas insiden penahanan sejumlah aktivis mahasiswa Bima yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus, dalam aksi damai menyuarakan pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa.

Aksi yang dilakukan secara damai dan terbuka tersebut merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum, sebagaimana dijamin oleh:

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan tindakan represif dari aparat kepolisian yang berujung pada penahanan aktivis mahasiswa oleh Polres Kabupaten Bima. Tindakan ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan prinsip negara demokratis yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi.

Dengan ini Saya Atas Nama Hairul Selaku Ketua Umum SEMMI Cabang Bima menyatakan sikap:
Mengecam keras tindakan represif aparat kepolisian, khususnya Polres Kabupaten Bima, yang telah menangkap dan menahan aktivis mahasiswa secara tidak proporsional dan melanggar hukum.

1. Menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat terhadap seluruh aktivis yang ditahan, serta menuntut jaminan keamanan dan perlindungan hukum terhadap seluruh peserta aksi.

2. Mendesak Kapolres Kabupaten Bima untuk bertanggung jawab atas insiden ini dan meminta kepada Kapolda NTB dan Kapolri untuk mengevaluasi aparat di lapangan yang bertindak di luar batas kewenangan.

3. Mengecam sikap pasif pemerintah daerah dan pusat yang terkesan abai terhadap aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa, terutama terkait agenda pemekaran wilayah yang merupakan bagian dari hak politik dan pembangunan daerah.

4. Menegaskan bahwa SEMMI Cabang Bima mendukung penuh perjuangan pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa, sebagai langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan memperjuangkan keadilan wilayah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Mengajak seluruh elemen mahasiswa, masyarakat sipil, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh rakyat Pulau Sumbawa untuk tetap solid, bersatu, dan menjaga semangat perjuangan ini dengan cara-cara yang konstitusional, damai, dan terorganisir.

6. Kami ingatkan bahwa penindasan terhadap suara mahasiswa adalah bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi. Justru dalam tekanan dan penindasan, semangat juang kami akan semakin menyala. Suara mahasiswa adalah suara perubahan!

Hidup Mahasiswa!
Hidup Rakyat!
Hidup Perjuangan!
Provinsi Pulau Sumbawa adalah harga mati!

Hairul (Bung Irul)
Ketua Umum
SEMMI Cabang Bima

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

ANTARA PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN : DIKOTOMI YANG KELIRU DALAM MEMBANGUN BANGSA

Image
OPINI KRITIS: KEKHAWATIRAN TERHADAP PENDIDIKAN BANGSA ATAU KESEJAHTERAAN Oleh : Muhammad Yahya Di tengah tantangan pembangunan negara, seringkali muncul perdebatan mengenai mana yang harus menjadi prioritas utama: memperkuat pendidikan bangsa atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak pihak yang mengemukakan kekhawatiran yang berbeda terkait kedua aspek ini, namun perlu dipahami bahwa keduanya bukanlah pilihan yang saling eksklusif, melainkan dua sisi dari mata uang yang sama yang saling memengaruhi dan membutuhkan dukungan satu sama lain. Pemikiran ini semakin dipertegas melalui ujaran dari Muhammad Yahya, Aktivis yang memiliki pandangan mendalam mengenai hubungan antara pendidikan dan kesejahteraan dalam konteks pembangunan bangsa Indonesia. KEKHAWATIRAN TERHADAP PENDIDIKAN BANGSA Kesenjangan Akses dan Kualitas Pendidikan, Salah satu kekhawatiran utama adalah adanya kesenjangan yang sangat lebar antara akses dan kualitas pendidikan di daerah perkotaan dan pedesa...
Read more

“Antara Menjaga Hutan dan Menghidupi Keluarga: Jejak Pembabakan Alam, Kesadaran Warga, dan Tanggung Jawab Negara”

Image
Antara Menyelamatkan Alam atau Menyelamatkan Keluarga? Di Atas Jejak Pembabakan Hutan yang Terus Berlanjut Oleh : Muhammad yahya Tourism students and the Gen Z generation. Pumuda Sp NTB   Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, budaya serta adat istiadat. Indonesia terdiri dari 38 provinsi yang setiap provinsinya memiliki alam yang indah dan pohon yang besar. Di pinggiran negara yang jauh dari ibukota ada hutan yang dulu rimbun, Iya, pada masa lalu, sebagian besar manusia memang hidup di sekitar atau di tengah hutan dengan alam yang relatif lebih sehat dan terjaga. Secara singkat, di masa prasejarah dan awal sejarah, manusia bergantung langsung pada hutan untuk makanan buruan, buah-buahan, tempat berteduh, bahan buat alat, dan obat-obatan. Alam pada waktu itu belum terlalu terganggu oleh aktivitas manusia karena jumlah penduduk masih sedikit dan teknologi belum seadvanced sekarang jadi hutan tetap rimbun, sungai tetap jernih, dan keanekaragaman hayati...
Read more

KETUA PEMUDA DUSUN MAWU DALAM MENGECAM KERAS ATAS PENGGELAPAN UANG NASABAH OLEH UPC PEGADAIAN KECEMATAN AMBALAWI

Image
Ketua Pemuda Dusun Mawu Dalam, Desa Mawu, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, Saudara Sunandi : dengan ini menyampaikan pernyataan sikap secara tegas, keras, dan tanpa kompromi atas dugaan skandal penggelapan dana nasabah yang terjadi di lingkungan UPC Pegadaian Ambalawi. Kasus ini bermula dari aktivitas gadai emas milik masyarakat yang dihimpun melalui agen Desa Mawu, saudari Listiani. Dalam praktiknya, emas milik warga yang telah diserahkan dan diproses melalui sistem Pegadaian seharusnya menghasilkan pencairan dana yang menjadi hak sah pihak penggadai. Namun fakta yang terjadi justru sangat memprihatinkan. Dana hasil gadai tersebut diduga dialihkan secara sepihak oleh oknum kasir Pegadaian, saudara Wahyudi, ke rekening pihak lain, yakni saudari Julfar selaku agen Desa Nipa. Pengalihan ini dilakukan tanpa persetujuan, tanpa surat kuasa, dan tanpa dasar hukum yang sah. Ini adalah pelanggaran serius terhadap SOP dan bentuk nyata penyalahgunaan wewenang. Akibat dari tindakan...
Read more